Politik Getuk Nggenyol

Mendengarkan dialog antar politisi di kompas tv  tgl. 27 April 2019 rasanya sedih campur perih. Bagaimana tidak, PEMILU belum selesai sudah memikirkan kursi kabinet. Harusnya para politisi konsen pada perjuangan bagaimana menegakkan aturan main, ketika peraturan perundang-undangan banyak yang dilanggar dan dikangkangi.

Sepertinya para politisi sudah nggak peduli lagi dengan mayoritas suara rakyat yang menghendaki perubahan. Pada hal  aspirasi sebagian besar rakyat menghendaki hadirnya presiden yang melindungi semua elemen anak bangsa. Presiden yang mematuhi konstitusi. Presiden yang adil dan serius dalam memberantas kejahatan korupsi. Presiden  yang berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepada para pemilik modal.

Besarnya keinginan rakyat untuk ganti presiden tersebut terbukti    ketika kegiatan kampanye  di berbagai daerah calon presiden dari oposisi selalu disambut luar biasa, meskipun  harus mengeluarkan kocek sendiri. Berbeda dengan capres dari pertahana.

Kini proses pemilu yang membuat rakyat semakin pilu, karena ditemukanya banyak pelanggaran. Mulai dari penggunaan hasil PEMILU 2014 yang dijadikan rujukan pencapresan tahun 2019 sampai dengan masa-masa yang paling rawan, yaitu pada saat penghitungan suara. Penghitungan suara belum selesai,  rakyat dan relawan  masih terus berjuang demi tegaknya demokrasi dan kedaulatan rakyat, sudah ada media tv yang  nggege mongso, menggiring opini seakan-akan pemenang pilpres tahun 2019 sudah dapat dipastikan. 

Dan celakanya, sadar atau tidak sadar,  ada beberapa  politisi yang mau digiring untuk membangun opini, dengan dikemas kemungkinan berkoalisi dengan capres pertahana. Seharusnya para politisi dari koalisi adil makmur tidak tergoda dan tetap istiqomah dalam perjuangan bersama anggota partai koalisi yang lain. Tidak  mengamini opini yang telah dibangun oleh pemilik tv yang selama ini mendukung pertahana. Karena hal ini akan memecah belah atau memperlemah kohesi politik diantara anggota koalisi.

Melihat kenyataan ini tidak terlalu salah kalau rakyat menilai para politisi sekarang ini ibaratnya seperti "getuk nggenyol", dikunyah sulit, nggak dikunyah sulit ditelan, kalau ditelan bisa-bisa malah ngleleki.

Oleh karena itu, sudah waktunya dibuatkan undang-undang kepartaian yang membatasi PARPOL cukup dua maksimal lima. Dimana-mana negara yang maju dan modern, partai politik cukup dua saja, yang satu  berkuasa  yang satu sebagai oposisi. Masing-masing memiliki tugas yang mulia dan terhormat. Tidak puluhan partai, semuanya teriak-teriak tanpa idealisme. Dan tidak jarang banyak yang oportunis, seperti kutu loncat. Setiap saat pindah partai demi kursi dan sesuap nasi.

Suparno M Jamin,Institute Transparansi Birokrasi dan Peradilan