Jihad Melawan Politik Sembako dan Amplop, Suparno M Jamin

Ritual politik lima tahunan, pasca reformasi,  yang menjadi instrumen pengujian calon pemimpin negara & wakil rakyat,  tak pernah sepi dari hiruk pikuk bagi-bagi amplop dan sembako. Itulah awal wabah politik yang menggerogoti jagat perpolitikan di Indonesia.

Dan tragisnya, instrumen hukum  dan keadilan seakan tidak berdaya menghadapi cukong-cukong politik sembako yang terang-terangan dan viral dijagat  medsos. Seakan  para politisi kita sudah nggak percaya dengan dirinya sendiri.

Sejak awal mereka  sudah mengajari suap menyuap kepada rakyatnya. Dan nanti setelah demokrasi menjadi alat untuk menumpuk uang. Kemudian  para  cukong Politik  mengkangkangi APBN dan APBD, rakyat yang disalahkan.

Kenapa rakyat yang disalahkan,  katanya  kalau tidak digelontor sembako dan amplop,  rakyat tidak mau memilih. Bukankah para koruptor dan calon koruptor yang mengawali dan mengajari suap menyuap.

Awalnya dalam ritual politik lima tahunan, rakyat itu sangat polos dan fitrah.   Tidak mengenal ilmu dan teknologi suap menyuap.  Kemudian setelah diajari secara terus menerus,  akhirnya kebablasan, demokrasi diambang kehancuran.. Banyak para  politisi yang kerjaannya  hanya mencuri dan mengakali APBN, APBD dan proyek, rakyat yang disalahkan.

Itu yang namanya politisi koplak. Politisi semacam itu, sesungguhnya tak lebih dari "germo" dan "pelacur politik", bukan wakil rakyat.

Realitas politik seperti terurai diatas,  diperparah lagi dengan adanya instrumen hukum dan keadilan yang nyaris tidak berdaya. Terbukti menjelang  pemilu  2019 ini,  sudah  mulai di iming-imingi dengan bertronton-tronton sembako, belalu lalang, beriring-iringan dan viral.

Kini sembako  masuk gudang,  menunggu dibagikan sesuai instruksi para "dermawan tiban". Persis sama ketika pilkada DKI, yang juga viral. Tapi truck tronton barisan sembako pada pemilu kali ini lebih masif dan telanjang. 

Harusnya barang-barang tersebut disita atau dirampas. Aparat Penegak Hukum atau Bawaslu tidak boleh tutup mata, demi keselamatan negara dan bangsa. Apalagi demi keadilan untuk semuanya. Sembako ini tidak boleh dibagikan menjelang Pemilu maupun setelah Pemilu.

Bawaslu Bawaslu dan Penegak Hukum harus membuktikan sumpah dan komitmennya untuk rakyat. Semuanya  ini  untuk mewujudkan demokrasi yang bersih, jujur , adil dan bermartabat.

Siapa saja  yang mencintai NKRI, terutama yang sering teriak-teriak penjaga NKRI, harus memelopori, dan berada di barisan paling depan,  mencegah Politik sembako dan amplop. Karena hanya akan melahirkan pemimpin & wakil rakyat yang korup, dan menyengsarakan rakyat.

Cuo Vadis Penegak Hukum dan Bawaslu, dimana kamu berada, negara dalam keadaan bahaya. Setidaknya demokrasi terancam oleh "Barisan calon tuyul", yang kini sudah berkeliaran tanpa menyisakan rasa malu. Ayoo...jaga NKRI. Jangan hanya sebagai hiasan bibir atau lipstik saja.