Politik Pecah Belah, Terapkan Sukses Penjajahan Belanda

Akhir-akhir ini kondisi bangsa Indonesia sedang panas, masyarakat nampak terpecah belah satu sama lain. Hal ini bukan merupakan persoalan yang baru di Indonesia, sejak zaman penjajahan, Belanda telah menggunakan sistem politik adu domba untuk menguasai wilayah Nusantara. Politik yang dinamakan Devide et Impera inipun sukses memecah belah masyarakat Nusantara dan mengantarkan Belanda menguasai wilayah Nusantara.

Devide et Impera merupakan politik adu domba yang dilaksanakan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar mudah ditaklukan. Politik ini dibawa oleh Belanda dari awal kedatangannya ke wilayah Nusantara. Politik ini juga diterapkan untuk mencegah kelompok-kelompok kecil bersatu yang akhirnya menjadi besar dan kuat karena hal tersebut akan menyulitkan Belanda.

Sejak dahulu bangsa Indonesia merupakan bangsa yang heterogen, masyarakat Indonesia memiliki latar belakang suku, ras, agama, dan budaya yang beragam. Keberagaman ini memudahkan Belanda dalam melaksanakan politik adu dombanya, propaganda, fitnah dan segala upaya untuk memecah belah dijalankan oleh Belanda.

Dalam pelaksaannya politik devide et impera ini dijalankankan dengan cara penentangan kekuasaan yang berada di wilayah kerajaan maupun masyarakat. Penentangan yang dilakukan oleh Belanda ini akan menimbulkan munculnya dua kubu di dalam satu kelompok. Belanda pun memanfaatkan hal ini dengan pro ke salah satu kubu dan menelantarkan kubu yang lainnya. Belanda akan memunculkan isu-isu yang membuat kelompok itu saling bertentangan dan kekuasaanya pun goyah. Dalam kegoyahan inilah Belanda pun akan masuk dan menguasai kelompok tersebut.

Di Nusantara Belanda melakukan politik devide et impera di berbagai kerajaan. Di Kerajaan Gowa-Tallo Belanda (VOC) menjalankan politik ini dengan mengadu domba raja Gowa Sultan Hasanudin dengan raja Bone yaitu Aru Palaka. Bone merupakan wilayah yang berada dibawah kekuasaan kerajaan Gowa. 

  Aru Palaka memimpin perlawanan Bone terhadap kerajaan Gowa, dalam perlawanannya Aru Palaka dibantu oleh VOC. Berkat bantuan VOC Aru Palaka pun akhirnya dapat mengalahkan kerajaan Gowa. Kekalahan ini pun memunculkan sebuah perjanjian perdamaian yang disebut Perjanjian Bongaya.     

Isi dari perjanjian ini adalah deklarasi kekalahan Gowa dari VOC sehingga kerajaan Gowa harus melepaskan daerah-daerah penjajahannya, seperti kerajaan Bone. Selain itu perjanjian ini berisi pengesahan bahwa VOC berhak melakukan monopoli perdagangan di Makassar tentu saja perjanjian ini sangat merugikan bagi kerajaan Gowa dan mengantarkan kerajaan ini ke gerbang kehancuran.

Dalam mengusai wilayah Kesultanan Banten, Belanda pun kembali mengunakan politik devide et imperanya. Pertikaian dan perebutan kekuasaan yang terjadi antara Sultan Ageng dan putranya yaitu Sultan Haji dimanfaatkan Belanda dengan baik. VOC merapat sebagai kelompok yang pro kepada Sultan Haji. Hal ini pun menjadikan perang saudara tidak terelakkan lagi. Dengan bantuan VOC Sultan Haji pun dapat mengalahkan Sultan Ageng dan memenangkan perang saudara ini. Bantuan VOC kepada Sultan Haji tidaklah gratis, Sultan Haji membayar bantuan VOC dengan penyerahan wilayah Lampung kepada VOC dan mengganti segala kerugian VOC akibat perang saudara. Namun setelah perang saudara keadaan Banten menjadi tidak stabil. 

 Banyak konflik yang terjadi di dalam kesultanan maupun di dalam masyrakat Banten sendiri sehingga menimbulkan banyak perlwanan rakyat kepada pemerintahan kesultanan Banten. Untuk meredam berbagai konflik Sultan Banten pun meminta bantuan VOC yang akhirnya membuat kesultanan Banten menjadi dibawah kekusaan VOC. Dengan begitu politik devide et impera pun menjadi sistem yang mengantarkan Belanda menguasai berbagai wilayah di Nusantara.

Ringkasan Artikel ini di tulis berdasarkan BERBBAGAI judul buku  dan sedikit kata pengantar dari penulis

Oleh: Bangun samudra